BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora masih menyusun keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, meski proses implementasi regulasi perlindungan guru telah berjalan sekitar 10 bulan. Keberadaan satgas ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik sekaligus memberikan pendampingan kepada guru yang menghadapi persoalan hukum.
Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Hukum dan Perlindungan Guru yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan cabang PGRI, Korwil, K3S, dan MKKS se-Kabupaten Blora.
Ketua PGRI Kabupaten Blora, Yatni, menegaskan bahwa perlindungan profesi dan hukum merupakan hak guru yang harus dipenuhi. PGRI, menurutnya, berkewajiban memberikan pendampingan dan advokasi apabila anggotanya menghadapi persoalan hukum.
“Sesuai dengan misi PGRI, anggota harus sejahtera dan terlindungi, baik dari sisi profesi maupun hukum. Apabila ada anggota yang berhadapan dengan persoalan hukum, PGRI berkewajiban memberikan pendampingan dan advokasi,” tegasnya.
Yatni berharap sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman guru mengenai batas tindakan profesional agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Blora, Kariyono, menjelaskan bahwa pembentukan satgas masih dalam proses. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah daerah memiliki waktu hingga 18 bulan sejak peraturan diundangkan untuk membentuk satgas.
Menurut Kariyono, satgas nantinya berfokus pada upaya nonlitigasi, seperti sosialisasi regulasi, konsultasi hukum, pencegahan konflik, dan mediasi. Jika perkara telah memasuki ranah pengadilan atau ditangani aparat penegak hukum (APH), prosesnya mengikuti kewenangan hukum yang berlaku.
“Jika proses hukum berlanjut ke pengadilan, kami siap memfasilitasi atau mencarikan kuasa hukum bagi guru yang bersangkutan,” jelasnya.
Kariyono juga mencontohkan penyelesaian kasus perundungan yang melibatkan seorang kepala sekolah di Kecamatan Jati melalui mediasi antara Dinas Pendidikan, PGRI, keluarga, dan APH.
Sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, BKPSDM, Kejaksaan Negeri, dan Polres Blora ini sekaligus menjadi rangkaian HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional.
Penyelesaian pembentukan satgas diharapkan segera memberikan kepastian mekanisme perlindungan bagi guru sekaligus menjaga lingkungan pendidikan yang aman bagi pendidik dan peserta didik.(***)
