BLORA – Pemerintah Kecamatan Tunjungan memperketat upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Salah satunya diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Gedung Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Blora, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan tahapan awal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Bimtek diikuti kepala desa, sekretaris desa, operator desa, dan bendahara desa dari seluruh wilayah Kecamatan Tunjungan. Materi disampaikan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, serta jajaran Forkopimcam Tunjungan.
Camat Tunjungan, Ani Wahyu Kumalasari, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara profesional sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Menurutnya, kecamatan juga melakukan pengawasan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran.
"Untuk meminimalkan penyimpangan pengelolaan keuangan di desa, kami di Kecamatan Tunjungan membagi beberapa tim monev berkala. Karena pencairan Dana Desa dilakukan dalam dua tahap, kami lakukan monev terlebih dahulu sebelum jadwal Inspektorat masuk. Apabila ditemukan kekurangan administratif atau teknis, dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki," jelas Ani.
Ia menerangkan, kecamatan menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah desa. Sementara pemeriksaan dan audit secara formal menjadi kewenangan Inspektorat Daerah.
Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memberikan sosialisasi awal terkait regulasi Pilkades Serentak 2027. Pembekalan dari DPMD Kabupaten Blora diharapkan dapat menyegarkan pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan terbaru.
Ani berharap, peningkatan kapasitas aparatur ini mampu mendorong pemerintahan desa yang lebih tertib dalam pengelolaan anggaran sekaligus mendukung pelaksanaan Pilkades 2027 agar berjalan aman, tertib, dan lancar.(***)
