BLORA –Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blora definitif, Nidzamudin Al Hudda langsung bergerak cepat menyusun langkah percepatan pembangunan infrastruktur. Sejumlah program strategis pun dipastikan menjadi prioritas, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan ruas Randublatung–Getas, pengajuan Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp100 miliar, hingga penanganan banjir di wilayah Cepu.
Usai pelantikan, Rabu (24/6/2026), Hudda menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini telah memasuki tahap lelang.
“Pemeliharaan jalan akan terus kami laksanakan. Untuk kegiatan yang ada di PU saat ini sudah masuk proses lelang. Harapan kami mulai bulan Juli sudah berkontrak dan bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.
Pada tahun 2026, Dinas PUPR Blora mengalokasikan anggaran sekitar Rp27,7 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Namun, menurut Hudda, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan mengingat tingginya biaya pembangunan jalan di wilayah Blora yang memiliki karakter tanah ekspansif dan membutuhkan konstruksi rigid.
Ia menjelaskan, biaya pembangunan jalan dapat mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
“Anggaran daerah masih terbatas dibanding panjang ruas jalan yang harus ditangani. Karena itu sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat harus terus diperkuat agar kemantapan jalan di Blora semakin meningkat,” katanya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan Ruas Jalan Randublatung–Getas. Jalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat tersebut awalnya hanya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar. Namun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, anggarannya meningkat menjadi sekitar Rp20 miliar.
“Randublatung–Getas menjadi prioritas tinggi. Tahun ini mendapat tambahan anggaran yang signifikan dari provinsi dan segera akan direalisasikan,” ungkap Huda.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Blora juga tengah mengajukan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) kepada pemerintah pusat. Nilai usulan yang diajukan mencapai Rp100 miliar untuk sejumlah koridor jalan strategis di Kabupaten Blora.
Menurut Hudda, usulan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat kementerian dan DPR RI.
“Anggaran infrastruktur lebih besar berada di pemerintah pusat. Karena itu kami mengusulkan beberapa koridor jalan strategis melalui Program Inpres Jalan Daerah. Saat ini masih dalam tahap pembahasan,” jelasnya.
Di sektor olahraga, Pemkab Blora juga mulai mempersiapkan pembangunan stadion sepak bola yang representatif. Dinas PUPR akan berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk menyiapkan dokumen teknis sebagai syarat pengajuan bantuan pembangunan kepada pemerintah pusat.
“Kami siap mendukung dari sisi teknis. Harapannya pembangunan stadion bisa direalisasikan pada tahun 2027. Lokasinya sudah disurvei oleh Kementerian PU,” terangnya.
Sementara itu, persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah Cepu juga masuk dalam agenda prioritas. Dinas PUPR bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat tengah menyusun peta jalan penanganan banjir secara terpadu.
Salah satu solusi jangka panjang yang sedang dikaji adalah pembangunan embung di kawasan Karangboyo maupun Ngelo untuk mengendalikan debit air saat musim hujan.
“Penanganan banjir Cepu tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyiapkan dokumen teknis agar pembangunan embung dapat diusulkan serta direalisasikan oleh Kementerian PU,” pungkasnya.
Dengan berbagai program yang telah disiapkan, kepemimpinan Nidzamudin Al Hudda di Dinas PUPR Blora diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
