Blora – Program Pasar Murah yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kabupaten Blora, Sabtu (1/8/2026), menuai kritik tajam.
Kegiatan yang semestinya murni menjadi ajang bantuan sosial bagi warga penerima manfaat justru dinilai berubah fungsi menjadi "kampanye terselubung" Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.
Pantauan di lima titik lokasi—Kantor Kelurahan Bangkle, Pendopo Kecamatan Blora, Jepon, Cepu, dan Ngawen—menunjukkan adanya indikasi kuat politisasi bantuan sosial. Di Pendopo Kecamatan Blora, suasana pasar murah dibajak untuk sosialisasi dua caleg PAN, yakni Bambang Wijanarko (DPRD Provinsi Jawa Tengah) dan Bambang Anto Wibowo alias Bambang AW (DPR RI).
Fenomena ini mengingatkan pada praktik serupa di sejumlah daerah, di mana program pasar murah digunakan sebagai "kendaraan" politik dengan pembagian sembako yang disisipi atribut dan ajakan memilih calon tertentu. Di Blora, modusnya bahkan terang-terangan.
Anggota DPR RI PAN Muhammad Hatta secara blak-blakan mendeklarasikan strategi "Double Bambang" di tengah kegiatan resmi pemerintah. Ia menyebutkan pentingnya mendorong dua figur sekaligus untuk mengamankan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi.
"Ini double Bambang. Pak Bambang Wijanarko dan Pak Bambang AW harus duet maut untuk DPR RI dan DPRD Provinsi. Supaya dua-duanya mendapat kursi dan insyaallah bisa mewakili aspirasi Blora," ujar Hatta saat ditemui di lokasi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pasar murah, yang biayanya bersumber dari anggaran negara, telah dijadikan panggung kampanye terselubung oleh elite partai penguasa.
Bambang AW, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Blora, mengakui telah membentuk tim relawan hingga tingkat TPS untuk memenangkan kursi pada Pileg 2029. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa acara tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi pemenangan elektoral.
Berdasarkan pantauan di lapangan usai acara berlangsung, para peserta yang menghadiri pasar murah terlihat membawa paket beras kemasan 5 kg berlogo Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Namun, selain bantuan bahan pokok, sejumlah warga juga tampak membawa amplop putih serta gambar Caleg DPR RI Bambang Anto Wibowo.
Temuan ini memicu kecurigaan adanya politisasi bansos yang dibungkus dengan kegiatan kemanusiaan. Praktik serupa dalam kajian akademis kerap dikategorikan sebagai bentuk kampanye terselubung yang memanfaatkan kemiskinan dan kebutuhan dasar masyarakat untuk kepentingan politik praktis.
